5.Peta perekonomian indonesia
Keadaan
Geografis Indonesia
- Indonesia
merupakan negara kepulauan, dengan luas keseluruhan ± 195-200 juta Ha.
Keadaan ini menjadi suatu kekuatan dan kesempatan bagi perkembangan
perekonomian, dan sebaliknya dapat menjadi kelemahan dan ancaman.
- Di
Indonesia hanya ada dua musim, yaitu musim hujan dan musim panas. Dengan
kondisi ini menyebabkan beberapa produk hasil bumi dan industri menjadi
sangat spesifik sifatnya. Diperlukan usaha untuk memanfaatkan keunikan
produk Indonesia untuk memenangkan persaingan di pasar lokal maupun dunia.
- Negara
Indonesia kaya akan bahan tambang, salah satu jenisnya yakni minyak bumi.
Meski saat ini minyak bumi tak lagi menjadi primadona dan andalan komoditi
ekspor Indonesia, namun Indonesia masih banyak memiliki hasil tambang yang
dapat menggantikan peran minyak bumi sebagai salah satu sumber devisa
negara.
- Wilayah
Indonesia menempati yang sangat strategis, berada diantara dua benua dan
dua samudera dengan segala perkembangannya. Dengan letak strategis
tersebut kita dapat memanfaatkannya menjadi tempat singgah dan transaksi
antar kedua benua dan benua lainnya sehingga lalulintas ekonomi yang
terjadi membawa dampak positif bagi perekonomian Indonesia.
Mata
Pencaharian
- Mata
pencaharian penduduk Indonesia sebagian besar masih berada di sektor
pertanian (agraris).
- Kontribusi
sektorpertanian terhadap GDP (Gross Domestic Product) masih dominan, namun
jika dibanding sektor-sektor di luar pertanian menampakkan adanya
penurunan dalam prosentase.
- Komoditi
yang dihasilkan dari sektor pertanian relatif tidak memiliki nilai tambah
yang tinggi sehingga tidak dapat bersaing dengan komoditi yang dihasilkan
dari sektor lain (industri misalnya), dan hal ini harus segera ditindak
lanjuti.
Sumber
Daya Manusia
Sebelum
Orde baru pertumbuhan penduduk Indonesia masih cukup tinggi ±2,8%, dan
setelah pemerintah Orde Baru mulai Repelita I sampai dengan Repelita IV,
pertumbuhan penduduk hanya berkisar antara 2,1% sampai 2,3% dan 1,9%.
Penyebaran penduduk yang tidak merata menyebabkan tidak seimbangnya kekuatan
ekonomi secara umum, akibatnya terjadi ketimpangan daerah miskin dan daerah
kaya.
Komposisi
penduduk yang tidak seimbang dapat menimbulkan proses regenerasi kegiatan
produksi menjadi tidak lancar, akibatnya ada masa tunggu yang sebenarnya tidak
perlu terjadi. Dengan demikian perlu dilakukan tindakan secepatnya untuk
membekali dan mempersiapkan tenaga-tenaga kerja muda di Indonesia dengan
pendidikan formal maupun informal, dengan keterampilan dan pengetahuan yang sifatnya
mendesak. Langkah yang dapat ditempuh adalah :
- Meninjau
kembali sistem pendidikan Indonesia yang masih bersifat umum untuk dapat
lebih disesuaikan dengan disiplin ilmu khusus yang lebih sesuai dengan
tuntutan pembangunan.
- Menciptakan
sarana dan prasarana pendidikan yang lebih mendukung.
6.Kebijaksanaan
Pemerintah
Dalam menjalankan fungsinya sebagai
pelaku ekonomi yang memiliki fungsi sebagai dinamisator dan stabilisator,
pemerintah perlu merencanakan dan melaksanakan tindakan-tindakan yang berkesinambungan
guna mengarahkan kegiatan ekonomi Indonesia yang biasa disebut kebijaksanaan
pemerintah di bidang ekonomi.
Berikut ini beberapa kebijaksanaan
sejak orde baru berjalan:
1.
Kebijaksanaan
periode 1966-1969
Kebijaksanaan pada masa ini diarahkan
pada proses perbaikan dan pembersihan semua sektor dari unsur peninggalan orde
lama, terutama paham komunis.
2.
Kebijaksanaan
periode pelita I
Kebijaksanaan pada periode ini dimulai
dengan peraturan pemerintah No.16 Tahun 1970 mengenai penyempurnaan tata niaga
bidang ekspor dan impor, serta peraturan Agustus 1971 mengenai devaluasi mata
uang rupiah terhadap dolar.
3.
Kebijaksanaan
periode pelita II
Kebijaksanaan pada periode ini yaitu
mengenai perkreditan untuk mendorong para ekspotir kecil dan menengah dengan
produk Kredit Investasi Kecil (KIK).
4.
Kebijaksanaan
periode pelita III
Kebijaksaan pada periode ini diwarnai
dengan devisitnya neraca perdagangan Indonesia yang disebabkan karena
diterapkannya tindakan proteksi dan kuota oleh negara pasaran komoditi ekspor
Indonesia.
5.
Kebijaksanaan
periode pelita IV
Pada periode ini pemerintah
mengeluarkan beberapa kebijaksanaan:
a.
Kebijaksanaan
INPRES No.4 Tahun 1985
b.
Paket
Kebijaksanaan 6 Mei 1986 (PAKEM)
c.
Paket
Devaluasi 1986
d.
Paket
Kebijaksanaan 25 Oktober 1986
e.
Paket
Kebijaksanaan 15 Januari 1987
f.
Paket
Kebijaksanaan 24 Desember 1987 (PAKDES)
g.
Paket
27 Oktober 1988
h.
Paket
Kebijaksanaan 21 November 1988 (PAKNOV)
i.
Paket
Kebijaksanaan 20 Desember 1988 (PAKDES)
6.
Kebijaksanaan
periode pelita V
Kebijaksanaan ini lebih diarahkan pada
pengawasan, pengendalian,dan upaya kondusif menuju rencana pembangunan Jangka
Panjang tahap kedua.
Kebijaksanaan Moneter adalah sekumpulan
tindakan pemerintah dalam mengatur perekonomian melalui peredaran uang dan
tingkat suku bunga. Kebijaksanaan ini dikelompokan menjadi 2 yaitu
Kebijaksanaan moneter kuantitatif dan kualitatif.
Kebijaksanaan Fiskal adalah tindakan
pemerintah di dalam mengatur perekonomian melalui anggaran belanja negara,
biasanya dikaitkan dengan perpajakan. Pada kebijaksanaan moneter dan fiskal
tentu memiliki kebijaksanaan pada sektor luar negerinya yaitu keduanya ini
memiliki istilah lain yaitu kebijaksanaan menekan pengeluaran dan kebijaksanaan
memindah pengeluaran.
7.Perkembangan Strategi dan Perencanaan
Pembangunan Ekonomi Indonesia
Strategi Pembangunan Ekonomi
konsep penting yang perlu diperhatikan
dalam memplajari perekonomian suatu negara adalah mengetahui tentang strategi
pembangunan ekonomi. Berikut ini beberapa strategi pembangunan ekonomi:
1.
Strategi
Pertumbuhan
Inti dari konsep strategi ini adalah
strategi pembangunan ekonomi suatu negara akan terpusat pada upaya pembentukan
modal, serta bagaimana menanamkannya secara seimbang, menyebar, terarah, dan
memusat, sehingga dapat menimbulkan efek pertumbuhan ekonomi. Selanjutnya bahwa
pertumbuhan ekonomi akan dinikmati oleh golongan lemah melalui proses merambat
kebawah (trickle-dowm-effect) pendistribusian kembali.
2.
Strategi
Pembangunan dengan Pemerataan
Inti dari konsep strategi ini adalah
dengan ditekannya peningkatan pembangunan melalui teknik sosial engineering,
seperti halnya melalui penyusunan perencanaan induk dan paket program terpadu.
3.
Strategi
Ketergantungan
Kemiskinan yang terjadi pada
negara-negara berkembang itu disebabkan karena adanya ketergantungan dengan
negara lain. Oleh karena itu jika ingin negara tersebut menjadi maju maka harus
ada usaha melepaskan diri dari ketergantungan tersebut. Menurut Kothari: “teori
ketergantungan tersebut memang cukup relevan, namun sayangnya telah menjadi
semacam dalih terhadap kenyataan dari kurangnya usaha untuk membangun
masyarakat sendiri (selfdevelopment). Sebab selalu akan gempang sekali bagi
kita untuk menumpahkan semua kesalahan pihak luar yang memeras, sementara
pemerasan yang terjadi di dalam lingkungan masyarakat kita sendiri dibiarkan
saja” (Kothari dalam Ismid Hadad, 1980)
4.
Strategi
yang Berwawasan Ruang
Strategi ini dikemukakan oleh Myrdall
dan Hirrschman, menurut mereka kurang mampu-nya daerah miskin berkembang
secepat daerah kaya atau maju dikarenakan kemampuan/pengaruh menyebar dari kaya
ke miskin (spread effects) lebih kecil daripada terjadinya aliran sumber daya
dari daerah miskin ke daerah kaya (back-wash effect).
5.
Strategi
Pendekatan Kebutuhan Pokok
Sasaran dari strategi ini adalah
menanggulangi kemiskinan secara massal. Strategi ini selanjutnya dikembangkan
oleh Organisasi Perburuhan Indonesia Sedunia (ILO) pada tahun 1975), dengan
menekankan bahwa kebutuhan pokok manusia idak mungkin dapat dipenuhi jika
pendapatan masih rendah akibat kemiskinan yang bersumber pada pengganguran.
Faktor-faktor yang Mempengaruhi
Pemilihan Strategi Pembangunan Ekonomi
Pada dasarnya faktor-faktor yang
mempengaruhi pemilihan strategi pembangunan ekonomi adalah tujuan yang hendak
dicapai. Melalui peningkatan laju pertumbuhan itu orang percaya bahwa prinsip
trickle down effect akan bekerja dengan baik sehingga tujuan pembangunan secara
keseluruhan dapat dicapai. Ketimpangan antar daerah ini pada dasarnya
disebabkan oleh kebijaksanaan penanaman modal yang cendrung hanya diarahkan
kelokasi tertentu. Biasanya modal yang ditanamkan tersebut bersifat padat modal
dan outputnya berorientasi ke pasar Internasional dan atau kelompok menengah ke
atas di dalam negeri. Dalam kebijaksanaan ini ternyata bekerjanya prinsip
spread effect( bandingkan dengan prisip trickle down effect) lebih lemah
dibandingkan dengan bekerjanya back-wash effect (Proses mengalirnya dana sumber
daya dari daerah terbelakang (desa) ke daerah maju (kota) ), sehiongga strategi
penanaman modal itu mengakibatkan makin miskinnya daerah terbelakang, khususnya
pemiskinan sumber dayanya.
A.Perdagangan
Antar Negara
Perdagangan antar negara/internasional adalah
hubungan tukar menukar barang dan jasa yang saling menguntungkan antara suatu
negara dengan negara yang lainnya. Manfaat adanya perdaganagn antar negara
/internasional yaitu :
- Untuk memenuhi kebutuhan barang dan jasa
- Dapat memperoleh barang dan jasa dengan harga yang lebih
murah
- Mendorong kegiatan ekonomi dalam negeri
- Memperluas lapangan pekerjaan
- Merupakan sumber pendapatan bagi negara
- Memperoleh manfaat dari adanya spesialisasi dalam bentuk
keunggulan komparatif dan peningkatan kemakmuran
- Meningkatkan produktivitas dan efisiensi produksi yang pada
dasarnya bersumber pada skala ekonomis dalam proses produksi,tekhnologi
baru, dan rangsangan bersaing
- Meningkatkan proses tukar menukar antar negara
- Mendorong terjadinya persaingan sehat yang pada gilirannya
menimbulkan perkembangan tekhnologi
- Meningkatkan perluasan pasar
Perdagangan bebas adalah perdagangan yang dilakukan antarnegara
tanpa adanya hambatan dalam perdagangan sehingga akan ada spesialisasi
perdagangan. Adanya kebijakan peragangan, tujuannya untuk melindungi
kepentingan dalam negeri.Bentuk-bentuk kebijakan yang dilakukan yaitu :
- Tarif
bea masuk
adalah pembebanan/pajak yang dikenakan atas barang-barang impor.
- Pelarangan
impor
adalah kebijakan pemerintah untuk melarang masuknya barang-barang
tertentu dari luar negeri demi meningkatkan produksi dalam negeri.
- Kuota
adalah kebijakan pemerintah untuk membatasi barang-barang yang masuk dari
luar negeri.
- Subsidi
adalah kebijakan pemerintah untuk membantu menutupi sebagian biaya
produksi per unit barang produksi dalam negeri sehingga produknya menjadi
lebih murah dan mampu bersaing.
- Dumping
adalah kebijakan pemerintah untuk mengadakan diskriminasi harga, yaitu
produsen menjual barang di luar negeri lebih murah daripada di dalam
negeri.
B.Hambatan Perdagangan Antar Negara
1.Perbedaan
mata uang suatu negara dengan negara lain
Untuk membayar barang yang diimpor yaitu dengan mata uang (valuta) negara
pengekspor, pembayaran uang tersebut akan mengalami kesulitan karena
nilai valuta suatu negara berbeda dengan nilai valuta negara lain.
2.Kualitas sumber daya manusia yang rendah.
Sumber daya
manusia merupakan penggerak semua kegiatan, apabila sumber daya manusia rendah,
maka akan menghasilkan suatu kualitas yang rendah pula.
3. Pembayaran antarnegara
sulit dan resikonya besar.
Dalam
melakukan pembayaran, negara pengimpor tidak dapat mengirimkan uang secara
langsung kepada negara pengekspor. Hal ini sulit dilakukan dan resikonya sangat
besar. Oleh karena itu, pembayaran antarnegara harus ditempuh dengan cara lain
misalnya dengan menggunakan wesel asing.
4.Kebijaksanaan impor yang dilakukan oleh suatu negara.
Untuk melindungi
perekonomian dalam negeri, suatu negara melakukan kebijaksanaan impor dengan
menerapkan proteksi. Kebijakan proteksi dilakukan dengan jalan menaikkan bea
impor atau melarang impor barang-barang tertentu.Proteksi adalah suatu usaha
negara untuk memberi perlindungan terhadap produksi dalam negeri. Contoh bentuk
proteksi yaitu:
- Menaikkan
bea impor atau bea masuk.
Dengan adanya bea masuk
yang tinggi terhadap barang impor, maka harga barang impor dalam negeri menjadi
lebih mahal. Hal ini akan mengakibatkan sepinya penjualan barang impor,
akibatnya ekspor dari negara lain akan mengalami hambatan.
- Larangan impor oleh suatu negara
terhadap jenis barang tertentu,
Contohnya yaitu barang mewah. Hal ini menjadi hambatan kegiatan
ekspor dari negara produsen barang mewah tersebut.
- Kuota
yaitu kebijaksanaan pemerintah untuk membatasi impor barang-barang yang
sudah dapat dihasilkan di dalam negeri, tetapi jumlahnya belum mencukupi
kebutuhan dalam negeri.
5.Pertentangan di bidang politik dan militer.
Apabila terjadi pertentangan di bidang politik dan
militer (perang), hubungan antarnegara akan terputus dan dunia dilanda kelesuan
perekonomian atau resesi yang menyebabkan perdagangan antarnegara akan
menurun.Pemerintah selalu berupaya untuk mengantisipasi hambatan tersebut
dengan kebijaksanaan yang dapat menunjang perkembangan perdagangan antarnegara.
Contoh:
- kebijaksanaan penyederhanaan prosedur ekspor dan impor.
- Pengurangan dan pembebasan pajak ekspor dan impor untuk barang tertentu.
- Selektif dalam mengimpor barang.
- Menerobos politik proteksi negara-negara tertentu lewat dialog antarkepala
negara atau antar menteri luar negeri.
- Peningkatan sumber daya manusia untuk menghasilkan tenaga-tenaga ahli yang
handal dan berguna dalam perkembangan perdagangan antarnegara.
C.Neraca
Pembayaran Luar Negeri Indonesia
Neraca pembayaran adalah pencatatan keseluruhan nilai barang dan jasa,transfer
keuangan,transaksi modal, transfer kekayaan internasional yang dicatat secara
sistematis pada periode tertentu.Neaca pembayaran terdiri dari :
1.Transaksi berjalan
Transaksi berjalan atau neraca lancar merupakan gambaran ringkas
mengenai nilai transaksi barang dan jasa suatu negara dalam kurun waktu satu
tahun. Neraca lancar terdiri atas:
- Neraca
perdagangan.:
Digunakan
untuk mencatat nilai transaksi ekspor dan impor barang selama satu
periode. Ekspor barang dicatat dalam transaksi kredit sedangkan impor
barang dicatat dalam transaksi debit. Apabila ekspor melebihi impor,
negara tersebut mempunyai surplus neraca perdagangan atau mempunyai saldo
positif dalam investasi luar negeri. Sebaliknya, jika impor melebihi ekspor,
negara tersebut mempunyai defisit neraca perdagangan atau memperoleh
pengurangan investasi luar negeri.
- Neraca
nonbalas jasa
: Neraca ini digunakan untuk mencatat transaksi yang bukan merupakan balas
jasa. Misalnya Indonesia memberikan atau menerima hibah maka akan dicatat
dalam neraca nonbalas jasa.
- Neraca
jasa
: Merupakan kegiatan jasa yang diselenggarakan suatu negara untuk
luar negeri serta yang diterimanya dari luar negeri. Nilai kegiatan jasa
meliputi jasa pengangkutan, asuransi, perantara perdagangan, perbankan,
dan pariwisata.
2. Neraca modal
Neraca modal merupakan neraca yang digunakan untuk mencatat
semua penerimaan dan pembayaran, seperti bunga, dividen, upah tenaga kerja
asing, serta hadiah (grants).
3. Neraca penyeimbang
Merupakan rekening penyeimbang atas transaksi berjalan yang
mengalami surplus maupun defisit. Dengan adanya rekening penyeimbang ini,
jumlah total nilai sebelah kredit dan debit dari neraca pembayaran akan sama.
4. Selisih perhitungan
Adanya ketidaklengkapan informasi dan atau transaksi yang
tidak tercatat menyebabkan saldo neraca pembayaran tidak sama. Transaksi yang
tidak tercatat akan dimasukkan ke dalam bagian selisih perhitungan.
D.Peran
Kurs Valuta Asing
Kurs valuta asing sering diartikan sebagai banyaknya nilai mata uang suatu
negara (rupiah misalnya) yang harus dikeluarkan untuk mendapatkan satu unit
nilai uang asing (dollar misalnya). Sehingga, jika kita gunakan contoh rupiah
dan dollar, maka kurs valuta asing adalah nilai tukar yang menggambarkan
banyaknya rupiah yang harus dikeluarkan untuk mendapatkan satu unit dollar
dalam kurun waktu tertentu. Misalnya US $ 1.00 = Rp. 10.000,- .Pada dasarnya
ada tiga cara untuk menentukan tinggi-rendahnya kurs atau nilai tukar valuta
asing,yaitu :
- Kurs tetap : Karena dikaitkan dengan emas
sebagai standard atau patokannya.
- Kurs bebas : Dibentuk oleh permintaan dan
penawaran valuta asing di pasaran bebas, lepas dari kaitan dengan emas.
Dalam hal ini kurs bisa naik – turun dengan bebas. Dewasa ini orang bicara
tentang kurs mengambang (floating rates)
- Kurs dibuat stabil : Berdasarkan perjanjian
internasional yaitu ditetapkan oleh pemerintah/bank sentral dalam
perbandingan tertentu dengan dollar atau emas sebagai patokan.
Dalam pembayaran antar negara ada suatu kekhususan yang tidak terdapat dalam
lalu-lintas pembayaran luar negeri.Pembayaran antar negara harus menyangkut
lebih dari satu macam mata uang, yang harus dipertukarkan satu sama lain dengan
harga atau kurs tertentu. Hal inilah yang membuat perdagangan dan pembayaran
internasional menjadi perkara yang rumit.
Apabila mata uang suatu
negara dinilai terlalu tinggi dibandingkan dengan valuta lain
akibatnya ekspornya akan macet dan impornya didorong terlalu besar, sehingga
keseimbangan neraca pembayaran terancam.
9.Anggaran Pendapatan
Dan Belanja Negara (ABPN)
1.
Perkembangan
Dana Pembangunan Indonesia
Dari
segi perencanaan pembangunan di Indonesia, APBN adalah konsep perencanaan
pembangunan yang memiliki jangka pendek, karena itulah APBN selalu disusun
setiap tahun. Maka secara garis besar APBN terdiri dari pos-pos seperti di
bawah ini :
Dari
sisi penerimaan, terdiri dari pos penerimaan dalam negeri dan penerimaan pembangunan.
Sedangkan dari sisi pengeluaran terdiri dari pos pengeluaran rutin dan
pengeluaran pembangunan.
2.
Proses
Penyusunan Anggaran
Proses
penyusunan anggaran dibagi menjadi 2, yakni dari atas ke bawah dan dari bawah
ke atas.
Proses
penyusunan anggaran dari atas ke bawah ini secara garis besar berupa pemberian
sejumlah uang dari pihak atasan kepada karyawannya agar menggunakan uang yang
diberikan tersebut untuk menjalankan sebuah program. Terdapat 5 metode
penyusunan anggaran dari atas ke bawah :
1.
Metode
kemampuan
adalah metode dimana perusahaan menggunakan sejumlah uang yang ada untuk
kegiatan operasional dan produksi tanpa mempertimbangkan efek pengeluaran
tersebut.
2.
Metode
pembagian semena-mena
merupakan proses pendistribusian anggaran yang tidak lebih baik dari metode
sebelumnya.
3.
Metode
persentase penjualan
menggambarkan efek yang terjadi antara kegiatan iklan dan promosi yang
dilakukan dengan persentase peningkatan penjualan dilapangan.
4.
Melihat
pesaing
karena sebenarnya tidak ada perusahaan yang tidak mau tahu akan keadaan
pesaingnya.
5.
Pengembalian
investasi (Return Of Investment) merupakan pengembalian keuntungan yang
diharapkan oleh perusahaan terkait dengan sejumlah uang yang telah dikeluarkan
untuk iklan dan aktivitas promosi lainnya.
Terdapat
3 metode dasar proses penyusunan anggaran dari bawah ke atas, yakni :
1.
Metode
tujuan dan tugas (objective and task method) dengan menegaskan pada penentuan
tujuan dan anggaran yang disusun secara beriringan.
2.
Metode
pengembalian berkala ( payout planning) menggunakan prinsip investasi dimana
pengembalian modal diterima setelah waktu tertentu.
3.
Metode
perhitungan kuantitatif (quantitative models) menggunakan sistem perhitungan
statistik dengan mengolah data yang dimasukkan dalam komputer dengan
teknik analisis regresi berganda (multiple regression analysis).
3.
Perkiraan
Penerimaan Negara
Secara
keseluruhan sumber penerimaan negara bersumber dari :
1.
Penerimaan
dalam negeri,
yang terdiri dari :
a.
Penerimaan
perpajakan (pajak penghasilan, pertambahan nilai, bumi & bangunan, bea
masuk, ekspor, dll.)
b.
Penerimaan
bukan pajak (penerimaan SDM, bagian laba BUMN, PNPB)
2.
Penerimaan
luar negeri
Penerimaan dari luar negeri dapat
dihasilkan dari investasi atau modal proyek ataupun pinjaman keluar negeri.
Bisa juga didapatkan dari ekspor barang ataupun dari visa para tourist yang
datang ke ndonesia.
4.
Perkiraan
Pengeluaran Negara
Pengeluaran
negara merupakan pengeluaran untuk membiayai kebutuhan maupun kegiatan-kegiatan
pada suatu negara demi mewujudkan kesejahteraan rakyat.
Pengeluaran Negara dikelompokkan
menjadi dua, yaitu :
a.
Pengeluaran
rutin negara
merupakan pengeluaran yang selalu ada dan telah terencana sebelumnya.
b.
Pengeluaran
pembangunan
merupakan semua pengeluaran negara untuk membiayai proyek-proyek pembangunan.
5.
Dasar
Perhitungan Perkiraan Penerimaan Negara
Untuk
memperoleh hasil perkiraan negara, ada beberapa hal pokok yang harus
diperhatikan. Hal-hal tersebut adalah :
1.
Penerimaan
dalam negeri dari migas.
2.
Penerimaan
dalam negeri diluar migas.
3.
Penerimaan
pembangunan.
SUMBER:
http://www.putri-rahmayeni.blogspot.com/
http://www.ridwanalghofur.blogspot.com/